Entertainment     INTERNATIONAL     OLAHRAGA     HUKUM DAN KRIMINAL     POLITIK     PARIWISATA     IKLAN     Rokan Hilir     Kepulauan Bangka Belitung     Kabupaten Bangka     Pendidikan     Bengkalis     Sumatra Barat     Siak     Pekanbaru     Bukittinggi     Agam     DKI Jakarta     Propinsi Kalimantan Barat     Kepulauan Meranti     Dumai     Jambi     Palelawan     Sumatra Selatan     Kampar     Pasaman Barat     Indragiri Hilir     Indragiri Hulu     Kuantan Singingi     Rokan Hulu     Dhamasraya     Kepulauan Mentawai     Lima Puluh Koto     Padang Pariaman     Pasaman Timur     Pesisir Selatan     Sijunjung     Solok Selatan     Padang     Pariaman     Payakumbuh     Sawah Lunto     Kota Bekasi     Kabupaten Tegal     Pemalang     Jakarta Utara     Jakarta Barat     Jakarta Timur     Kota Tegal     Sumatra Utara     Jakarta Selatan     Papua Barat      Propinsi Papua     Kabupaten Brebes      DPRD Kabupaten Bengkalis      Propinsi Banten      Pekalongan      Kudus     SRAGEN     Kabupaten Demak     Bojonegoro      Jawa Tengah      Jawa Timur      Padang Panjang      Jawa Barat     Bogor/Depok     Propinsi Aceh     pariwara Padang Panjang      Aksi Cepat Tanggap     Nasional  
KORAN ONLINE
PT. SUARA RIAU POS
JL. Imam Bonjol. RT 3 RW 2 Kec. Mandau. Kab. Bengkalis Riau
Telp: 0812 - 6176 - 5827 Email: suarariaupos@yahoo.com
Thursday, 22 Apr 2021, 00:13
KORAN ONLINE
PT. SUARA RIAU POS
JL. Imam Bonjol. RT 3 RW 2 Kec. Mandau. Kab. Bengkalis Riau
Telp: 0812 - 6176 - 5827 Email: suarariaupos@yahoo.com
Pekanbaru

Bupati Bengkalis Menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Terkait Progres Program KPK.

Rabu, 3 Maret 2021
Dibaca : 148 kali

PEKANBARU – suarariaupos.com | Dalam rangka koordinasi optimalisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, Bupati Bengkalis Kasmarni menghadiri rapat koordinasi monitoring dan evaluasi terhadap progres program pemberantasan korupsi terintegrasi Kepala Daerah se-Provinsi Riau.

Agenda utama pada rakor tersebut adalah melakukan evaluasi terhadap 3 (tiga) dari 8 (delapan) area intervensi yang menjadi fokus KPK pada program Monitoring Centre of Preventif (MCP) Korsupgah (Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan) serta Strategi Nasional (Stranas) oleh KPK.

Kegiatan yang dipimpin oleh Gubernur Riau diwakili Wakil Gubernur Riau Brigjen H. Edy Natar Nasution dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Herry Mulyanto, Direktur I Koordinasi dan Supervisi KPK Agus Wijanarko, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Jaja Subagja, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Riau M. Syahrir.

Dalam arahannya, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK menyampaikan hasil evaluasi pada Pemerintah Kabupaten/Kota serta arahan dalam memenuhi kriteria area intervensi yang telah ditetapkan.

"Hal yang paling penting adalah bagaimana Kepala Daerah yang hadir komit dalam memenuhi unsur-unsur dan kriteria yang telah ditetapkan KPK berupa penyiapan dokumentasi dan data yang dibutuhkan serta penyampaiannya secara tepat waktu sesuai dengan periodik yang telah ditetapkan," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Riau berharap dengan adanya program pemberantasan ini, diharapkan menjadi cara ampuh dalam memberantas korupsi.

"Selain itu diharapkan untuk keuangan daerah harus disajikan dengan transparansi dan akuntabel," tutur Wakil Gubernur.

Sementara itu, Bupati Bengkalis usai menghadiri kegiatan tersebut mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk menidaklanjuti semua arahan yang disampaikan Deputi KPK sebagai wujud dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan pada area intervensi oleh KPK. 

"Tentunya dengan memenuhi area intervensi tersebut menjadikan sistem pemerintahan yang akuntabel dan transparan," ungkapnya.

Lalu, Orang Nomor Satu di Kabupaten Bengkalis itu berharap kepada seluruh Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk tertib dalam mengisi LHKPN.

"Hingga saat ini, implementasi LHKPN Kabupaten Bengkalis belum sampai 50 persen. Kedepannya Inspektorat harus aktif dalam menginformasikan hal ini, kepada seluruh Pejabat di Pemerintah Kabupaten Bengkalis, lalu untuk tahun 2024, sertifikasi setiap aset yang dimiliki daerah harus mencapai 100 persen," ungkapnya.

Ikut mendampingi Bupati Bengkalis saat itu, Sekretaris Daerah Bengkalis H. Bustami HY, Inspektur Bengkalis Rafiardi Ikhsan, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bengkalis Supardi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Aulia, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Bengkalis Muhammad Fadhli.

Lalu Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan Badan Pendapatan Daerah Bengkalis Syahruddin, Kepala Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Muthu Saily, dan Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Dedy Kurniawan. (MC.BB).

Terkait

IKLAN

ADDRESS
Jl. Sudirman Gang. Imam Bonjol . rt 3 rw 2 Kec : Mandau.
Kab. Bengkalis Riau Bengkalis, Riau, Indonesia

Yansimon
0812 - 6176 - 5827
www.suarariaupos.com
suarariaupos@yahoo.com