Entertainment     INTERNATIONAL     OLAHRAGA     HUKUM DAN KRIMINAL     POLITIK     PARIWISATA     IKLAN     Rokan Hilir     Kepulauan Bangka Belitung     Kabupaten Bangka     Pertamina Hulu Rokan (PHR)     Bengkalis     Sumatra Barat     Siak     Pekanbaru     Bukittinggi     Agam     DKI Jakarta     Propinsi Kalimantan Barat     Kepulauan Meranti     Dumai     SAROLANGUN      Sumatera Selatan      Kampar     Pasaman Barat     Indragiri Hilir     Indragiri Hulu     Rokan Hulu     Lima Puluh Koto     Padang Pariaman     Pasaman Timur     Pesisir Selatan     Padang     Payakumbuh     TANAH DATAR      DPRD TANAH DATAR      Jakarta Utara     Jakarta Barat     Jakarta Timur     TNI      Sumatra Utara     Jakarta Selatan     PELELAWAN      POLRI     DPRD Kabupaten Bengkalis      NAGARI PANINJAUAN      Padang Panjang      pariwara Padang Panjang      Nasional     Kepulauan Riau  
KORAN ONLINE
PT. SUARA RIAU POS
JL. Imam Bonjol. RT 3 RW 2 Kec. Mandau. Kab. Bengkalis Riau
Telp: 0812 - 6176 - 5827 Email: suarariaupos@yahoo.com
Friday, 29 Mar 2024, 15:56
KORAN ONLINE
PT. SUARA RIAU POS
JL. Imam Bonjol. RT 3 RW 2 Kec. Mandau. Kab. Bengkalis Riau
Telp: 0812 - 6176 - 5827 Email: suarariaupos@yahoo.com
Friday, 29 Mar 2024, 15:56      

TANAH DATAR

Selasa, 6 September 2022

DPRD SEPAKATI RANPERDA PENYERTAAN MODAL PEMKAB TANAH DATAR KE PERUSAHAAN DAERAH TUAH SEPAKAT DIJADIKAN PERATURAN DAERAH

Batusangkar, Media Suara Riau Pos.com

     - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar mengelar rapat paripurna Pengambilan keputusan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyertaan Modal Daerah.

      Kepada Perusahaan Umum Daerah (Perusda) Tuah Sepakat, Selasa Tanggal 6 September 2022 di Pagarujuang.

     Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Anton Yondra didampingi wakil ketua Saidani, Sekwan Yuhardi dan dihadiri 23 anggota Dewan, Wakil Bupati Richi Aprian, Forkopimda, Sekda, Asisten, Staf Ahli Bupati, dan Pimpinan OPD.

     Ranperda Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar kepada Perusda Tuah Sepakat .

     Bertujuan meningkatkan usahanya . Guna memberikan kontribusi strategis dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

     Serta mampu menyediakan barang dan jasa bermutu bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi yang dimiliki.

     Juru bicara Pansus II DPRD Tanah Datar M. Haekal Menyampaikan hasil pembicaraan tingkat pertama, yang diawali dengan rapat internal dan rapat kerja pansus II dengan Tim ranperda Pemda Tanah Datar.

      Dan telah melakukan konsultasi ke direktorat BLUD, BUMN dan BMD Kemendagri RI di Jakarta.

     Menetapkan untuk modal dasar sebesar Rp25 Milyar. Kesepakatan Pansus II DPRD Tanah Datar dengan Tim Ranperda Pemda Tanah Datar.

     Dilanjutkan dengan pembicaraan tingkat kedua, untuk dijadikan penyampaian pendapat akhir DPRD. Dengan modal dasar sebesar Rp25 Milyar, Ucap Haekal.

     Sementara itu, Wakil Bupati Richi Aprian membacakan Pemandangan Akhir Bupati, Ia menyampaikan Ucapan terima kasih atas disepakati Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar kepada Perusahaan Umum Daerah Tuah Sepakat dijadikan Peraturan Daerah.

     Wakil Bupati Menyampaikan, telah adanya persetujuan DPRD. Menjadi dasar bagi kita.

     Telah ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah. Tentu pemenuhan modal dasar pemerintah kabupaten Tanah Datar terhadap Perusahaan Umum Daerah Tuah Sepakat dapat dilaksanakan.

     Lebih lanjut Wabup katakan, pemenuhan modal dasar dimaksud , dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

     Dimana besaran penyertaan modal , nantinya akan ditetapkan dalam peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah.

     Penyertaan modal ini, diharapkan dapat meningkatkan struktur modal dan memperkuat kapasitas usaha perusahaan umum daerah tuah sepakat. Yang telah disetujui dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Tuah Sepakat, Ucap Wakil Bupati.

     Wakil Bupati Richi Aprian berharap , Bersama pemerintah dan DPRD serta semua pihak untuk mengawasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

     Penetapan Ranperda Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar kepada Perusda Tuah Sepakat Ini.

     Ditandai dengan penandatanganan kesepakatan oleh Wakil Ketua DPRD Anton Yondra dan Wakil Bupati Richi Aprian. (Media Sarpos.com/0017)


Read More
Senin, 5 September 2022

Fraksi DPRD Sampaikan Pandangan Umumnya Terkait Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022.

Batusangkar, Media Suara Riau Pos.com.

 

     Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar menggelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi Terhadap Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022.

     Dilaksanakan, Senin (5/9/2022) Yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Saidani didampingi Ketua DPRD Rony Mulyadi Dt.Bungsu, Wakil Ketua Anton Yondra dan anggota DPRD.

     Turut dihadiri Wakil Bupati Richi Aprian, Forkopimda, para Asisten, kepala OPD dan undangan lainnya.

      Dalam penyampaian pandangan oleh 7 Fraksi DPRD secara langsung dan 1 fraksi menyampaikan secara tertulis,

     Beberapa fraksi memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Program Unggulan (Progul) Tanah Datar,

     Namun ; meminta progres pelaksanaan serta kendala yang dihadapi.

     Kami menyampaikan apresiasi atas Program Makan Rendang di Tanah Datar yang sangat membantu permodalan,  sejauh mana perkembangan program ini dan apa saja kendala yang ditemui, kata Juru Bicara (Jubir) Fraksi Gerindra Surva Hutri.

     Sementara itu Fraksi PAN melalui Jubirnya Alimuhar St. Tunaro mengatakan Program Satu Nagari Satu Event perlu dilanjutkan karena mampu memberikan Multiplier Effect.

     Program Satu Nagari Satu Event ini perlu memiliki agenda tetap dan jelas setiap tahun, sehingga wisawatan ataupun pengunjung memiliki langkah dan waktu pasti.nagari yang bakal dikunjungi," katanya.

     Sementara terkait Ranperda Perubahan APBD Tanah Datar Tahun Anggaran 2022, beberapa isu strategis menjadi pertanyaan dari berbagai fraksi, seperti pelaksanaan retribusi pajak, masih tingginya ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Alokasi Dana Transfer dari Pemerintah Pusat,

     Kelanjutan pembangunan Lapangan Cindua Mato, Pengelolaan Baznas, pemerataan Tenaga Guru, sampai dengan langkah atas dampak kenaikan BBM.

     Melihat laporan keuangan daerah tahun 2021 terdapat Silpa Rp111.596.589.145, sementara defisit Rp51.301.659.075, sehingga terjadi Surplus.

     Dalam hal ini Fraksi Gerindra minta penjelasan rencana pemanfaatan dana surplus dan sejauh mana dapat mengakomodir rencana kegiatan hasil Musrenbang," ujar Surva Hutri.

     Sementara itu Jubir Fraksi Perjuangan Golkar Herman Sugiarto salah satu hal disampaikannya adalah terkait kesadaran pembayaran pajak dan langkah konkrit yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak.

     Mohon penjelasan pajak daerah yang berubah karena masih rendahnya kesadaran wajib pajak serta jelaskan upaya penegakan Law Enforcement kepada wajib pajak di Tanah Datar," sampainya.

     Sementara terkait peningkatan target Pendapatan Daerah sebanyak 1,86% sebesar Rp21.575.400.718 dari target awal sebesar Rp1.160.828.255.808, beberapa fraksi DPRD juga menyampaikan apresiasi.

     Kami Fraksi Demokrat mengapresiasi hal itu, ini sebagai bukti Pemerintah Daerah secara konsisten berusaha untuk mengoptimalkan perolehan pendapatan asli daerah," sampai Jubir Fraksi Demokrat Syafril.

     Setelah penyampaian pandangan 7 Fraksi DPRD, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan Pandangan Fraksi , Oleh pimpinan sidang kepada Wakil bupatiTanah Datar untuk ditindaklanjuti  (Media Sarpos.com)


Read More
Jum'at, 2 September 2022

Bupati Tanah Datar Sampaikan Nota Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Dalam Acara Rapat Paripurna

Kabupaten Tanah Datar. Media Suara Riau Pos.com.

     Nota keuangan dan rancangan Perubahan APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan perubahan rencana kerja pemerintah daerah yang telah disinergikan dengan kebijakan pemerintah pusat, maupun pemerintah provinsi.

     Disampaikan Oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra dalam sidang paripurna DPRD, Jumat (2/9) di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kabupaten Tanah Datar.

     Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, merupakan kerangka kebijakan yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah kepada masyarakat.

     Tertuang dalam perubahan pendapatan, perubahan belanja, dan perubahan pembiayaan.

     Sidang Paripurna dipimpin Ketua DPRD Rony Mulyadi Dt Bungsu, didampingi wakil ketua Anton Yondra dan Saidani dihadiri 22 anggota DPRD.

      Diikuti Fokopimda, Sekda Iqbal Ramadi Payana, Asisten Administrasi Umum Helfy Rahmi Harun dan pimpinan OPD di lingkup Pemkab Tanah Datar.

     Bupati Eka Putra menyampaikan, bahwa rancangan perubahan ini disesuaikan dengan penyusunan Ranperda Perubahan APBD tahun Anggaran 2022.

     Berpedoman pada pokok-pokok kebijakan yang mendasar, seperti perubahan kebijakan pendapatan daerah, pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, pendapatan daerah yang sah serta perubahan kebijakan belanja daerah. dan Lain - lain .

     Bupati Eka Putra menjelaskan, pendapatan daerah pada Ranperda Perubahan APBD diperkirakan sebesar Rp1.182.403.656.526,00 terjadi penambahan sebesar Rp 21.575.400.718,00 atau 1,86% dibandingkan APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.160.828.255.808,00.

     Bupari Eka Putra, Mengatakan pendapatan daerah sendiri merupakan komponen dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerah, terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pendapatan daerah lainnya.

     Sebagai rincian: Pendapatan Asli Daerah dianggarkan sebesar Rp124.394.142.650,00 secara umum terjadi penambahan sebesar Rp7.465.918.432,00 atau (6,39%) dibandingkan APBD 2022., jelasnya.

     Sedangkan, anggaran belanja daerah pada Ranperda tentang perubahan APBD tahun 2022 ini sebesar Rp.1.283.901.245.671,27 terjadi kenaikan sebesar Rp.71.771.330.788,27 atau 6% dibandingkan dengan APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.212.129.914.883,00.

     Ia juga (Bupati) Menyampaikan, dalam rangka pengelolaan belanja daerah yang efektif, efisien dan mengakomodir , penyesuaian perkembangan asumsi kebijakan Umum Anggaran (KUA), maka kebijakan belanja daerah pada tahun 2022

     Masih mengutamakan belanja untuk pemulihan ekonomi daerah terdampak pandemi covid-19,. Program prioritas dan program unggulan daerah. dan belanja diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib.

      Terkait Dengan pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. serta mengalokasikan anggaran belanja daerah untuk urusan pemerintah daerah .

     Diantaranya belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan. fasilitas pelayanan publik dan ekonomi . Dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan penyediaan pelayanan publik.

     Diakhir penjelasannya, Bupati berharap agar Ranperda perubahan APBD ini dapat berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

     Sementara itu Ketua DPRD Rony Mulyadi Menyampaikan, setelah mendengarkan nota penjelasan Bupati, pembahasan akan dilanjutkan pembicaraan sesi II.

     Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap rancangan Perubahan APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2022 pada Senin mendatang. ( Media Sarpos/ 0017)


Read More
Jum'at, 1 Juli 2022

Bupati Tanah Datar Jawab Tanggapan dan Saran Dari 8 Fraksi Di DPRD Tentang Tiga Ranperda

Batusangkar. Media Suara Riau Pos.com.

     Jummat tanggal 1 Juli 2022. DPRD Tanah Datar menggelar sidang paripuna Jawaban Bupati terhadap Tanggapan DPRD Tanah Datar tentang tiga Ranperda yang yang diajukan oleh Pemerintah Daerah, di ruang sidang utama DPRD setempat.

     Sidang ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Anton Yondra didampingi oleh Sekwan Yuhardi dihadiri oleh 20 orang anggota DPRD ,Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian, Forkopimda, Sekda, Asisten, Staf Ahli Bupati, Pimpinan OPD.Camat dan Wali Nagari.

      Pemerintah daerah yang diwakili oleh Wakil Bupati Richi Arpian menyampaikan jawaban bupati atas pertanyaan atau tanggapan delapan fraksi DPRD Terkait Tiga Ranperda yang diajukan, yaitu:

     Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Ranperda tentang Cadangan Pangan dan Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar kepada Perusahaan Umum Daerah Tuah Sepakat.

     Wakil Bupati Richi Arpian menjawab puluhan pertanyaan, tanggapan dan pandangan umum dari delapan fraksi DPRD yakni : Fraksi PAN, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi Fraksi Perjuangan Golkar, Fraksi PPP, Fraksi Nasdem, dan Fraksi Hanura yang disampaikan melalui juru bicara masing-masing pada  Hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 dalam sidang sebelumnya .

     Richi Arpian menyampaikan jawaban pertanyaan pertama tentang pengajuan Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah,

     Tujuan Ranperda ini dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

     Sedangkan untuk Ranperda tentang cadangan pangan dijelaskan, karena penyelenggaraan cadangan pangan di Tanah Datar tidak terlaksana secara optimal,

     Belum adanya Peraturan Daerah yang menjadi dasar untuk pengadaan, pengelolaan dan penyaluran.

     Untuk Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar kepada Perusda Tuah Sepakat bertujuan,

     Meningkatkan usaha. Guna memberikan kontribusi strategis dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) .

     serta mampu menyediakan barang dan jasa bermutu bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah.,ujar Wabup Richi Arpian.

     Diakhir jawaban Richi Arpian. Ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh fraksi-faraksi yang telah memberikan saran dan masukan dalam pembahasan tiga perda ini guna penyempurnaannya.

     Dan selanjutnya ketiga Ranperda akan dibahas dengan agenda pembicaraan tingkat II.tambah Wabup Richi Arpian (Media Sarpos.com/0017)


Read More
Senin, 27 Juni 2022

Ajukan Tiga Ranperda, Bupati Eka Putra Sampaikan Penjelasannya

Batusangkar.Media Suara Riau Pos.com.

     - Bupati Tanah Datar Eka Putra, S.E, M.M, menjelaskan tentang tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pada Sidang Paripurna DPRD Tanah Datar yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Tanah Datar Saidani, S.P, diruang rapat DPRD Pagaruyuang, Senin (27/6/2022)

      Tiga Ranperda itu , Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Ranperda tentang Cadangan Pangan dan Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar kepada Perusahaan Umum Daerah Tuah Sepakat.

     Terkait Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati Eka mengatakan rangkaian kegiatan pengelolaan keuangan daerah harus memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat bagi masyarakat, sesuai keadaan dan kebutuhan daerah serta sesuai dengan perundang-undangan Berlaku.

     Peraturan daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu segera dibahas dan ditetapkan, untuk memenuhi amanat peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020.

     Tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel Ucap Bupati Eka Putra.

      Sedangkan untuk Ranperda tentang cadangan pangan, Bupati Eka Putra mengatakan.

     Penyelengaraan cadangan pangan di Tanah Datar tidak terlaksana secara optimal, belum adanya peraturan daerah yang menjadi dasar untuk pengadaan, pengelolaan dan penyaluran.

     Saat ini kita (Pemerintah Daerah) hanya dapat melakukan pengadaan, untuk penyaluran belum dapat terlaksana karena belum ada peraturan tentang cadangan pangan.

     Oleh sebab itu Ranperda ini penting . untuk dijadikan Perda.  Sehingga cadangan pangan di Tanah Datar terkelola dengan baik ucap Bupati Eka.

     Bupati Eka Putra juga menjelaskan Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar kepada Perusahaan Umum Daerah (Perusda) Tuah Sepakat.

     Bertujuan untuk meningkatkan usaha . Guna memberikan kontribusi yang strategis dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mampu menyediakan barang dan jasa yang bermutu. untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah.

     Raperda ini, diharapkan. Perusda Tuah Sepakat dapat memberikan kontribusi yang strategis dalam peningkatan PAD,” ujar Bupati Eka

     yang Mana saat itu Hadir Forkopimda, Sekretaris Daerah Iqbal Ramadi Payana, Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD, dan undangan lainnya. (Media Sarpos.com/0017)


Read More
Rabu, 24 Agustus 2022

PEMKAB DAN DPRD TANAH DATAR SEPAKATI KUA PPAS APBD TAHUN 2022

Batusangkar. Suara Riau Pos.com

     - Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama DPRD sepakat menetapkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan (KUA-PPAS) APBD tahun 2022, pada sidang paripurna DPRD .  Pada Hari Rabu (24/8) di ruang sidang utama DPRD.

     Sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Anton Yondra yang didampingi oleh Ketua DPRD Rony Mulyadi Dt. Bungsu, Wakil Ketua DPRD Saidani .

     Hadir Bupati Tanah Datar Eka Putra, dan 23 anggota DPRD, para Asisten, Pimpinan OPD, serta tim anggaran Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Dalam nota kesepakatan ini yang ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD Tanah Datar .

     Tercatat Belanja Daerah tahun 2022 sebelum perubahan sebesar Rp1,212 triliun lebih. dan disepakati sebesar Rp1,283 triliun lebih. Sementara Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1,160 miliar lebih dan disepakati sebesar Rp1,182 miliar lebih.

     Usai penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS APBD Tahun 2022 Bupati Eka Putra dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar.

     Yang telah bersama-sama dalam rangkaian proses penyusunan rancangan KUA dan PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dari awal sampai selesai.

     Ini merupakan akhir dari perjalanan pembahasan rancangan KUA dan PPAS, melalui serangkaian pembahasan yang telah dilakukan badan anggaran DPRD dengan tim anggaran Pemerintah Kabupaten Tanah Datar," ujar Eka Putra.

     Bupati Eka Putra juga katakan, kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif ini merupakan wujud saling memberikan dukungan dan kontribusi sesuai dengan kewenangannya, pelaksanaan, pengendalian, hingga kepada tahapan evaluasi.

     Dengan telah ditandatanganinya nota kesepakatan ini, eksekutif dan legislatif pada hakekatnya mempunyai tanggung jawab yang sama melalui fungsi dan kewenangannya masing-masing untuk pembangunan Kabupaten Tanah Datar .

     Dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2022 mendatang. Saya berharap APBD Kabupaten Tanah Datar tahun anggaran 2022 ini dapat berjalan optimal,

     sehingga kepentingan masyarakat dapat terlayani secara maksimal. Semoga dengan nota kesepakatan ini, rancangan KUA Prioritas dan Plafon APBD Perubahan Kabupaten Tanah Datar tahun 2022 akan membawa kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Datar Ucap Bupati.

     Sebelumnya Pimpinan Sidang Anton Yondra menyampaikan, sebelum menetapkan kesepakatan KUA-PPAS APBD Perubahan tahun 2022 ini, 

     Telah melalui pembahasan antara DPRD dan Tim Anggaran Pemkab Tanah Datar yang di awali pembahasan di tingkat Komisi pada tanggal 18-19 Agustus 2022.

     Dilanjutkan pembahasan antara badan anggaran DPRD dengan TAPD pemkab Tanah Datar pada tanggal 20 -23 Agustus 2022. Dan pada hari ini tanggal 24 Agustus 2022, dilakukan penetapan kesepakatan antara DPRD dengan Pemkab Tanah Datar yang di awali dengan rapat paripurna internal DPRD. ( Media Sarpos/0017)


Read More
Jum'at, 24 Juni 2022

Keputusan Dewan Terhadap RTRW Tanah Datar 2022-2042 Dalam Rapat Paripurna.

Batusangkar. Media Suara Riau Pos.com.

     Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar gelar Rapat Paripurna guna putuskan Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022-2042, Pada Hari Jum’at (24/06) di ruangan rapat DPRD setempat.

     Sidang Dipimpin Wakil Ketua Anton Yondra yang didampingi Wakil Ketua Saidani dan disaksikan langsung Bupati Tanah Datar Eka Putra, dihadapan 23 orang anggota DPRD yang hadir .

     Juru bicara Pansus III Mhd. Haikal menyampaikan jika seluruh fraksi yang ada di DPRD tersebut sepakat dan menyetujui RTRW Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022-2042 itu. Dari hasil pembahasan yang disepakati,

     Haikal menyebutkan kebijakan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Tanah Datar pada Rencana Struktur Ruang Wilayah , seperti sistem pusat permukiman, sistem jaringan prasarana. Rencana Pola Ruang Wilayah, kawasan lindung, kawasan budi daya. Kawasan strategis kabupaten meliputi:

     kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sudut kepentingan sosial budaya, sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

     Arahan pemanfaatan ruang wilayah meliputi ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan dan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang. Untuk ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dikatakan Haikal .

     seperti ketentuan umum zonasi, penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang dan ketentuan insentif dan disinsentif serta arahan sanksi. Pada kewajiban dan peran masyarakat dikatakan ada hak masyarakat, kewajiban masyarakat, dan peran masyarakat.

     Selanjutnya dalam pembahasan itu juga tertuang kelembagaan, penyelesaian sengketa, ķetentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan lainnya.

     Namun pada bab XIII ada penambahan pasal yang semula 3 pasal menjadi 4 pasal terkait batas wilayah daerah.

     Sementara itu Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE, MM dalam sambutannya. Menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada Anggota DPRD yang telah menyetujui RTRW yang telah disusun pemerintah daerah demi kemajuan Tanah Datar kedepan.

     Alhamdulillah DPRD telah memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022-2042. untuk dilanjutkan menjadi Peraturan Daerah, ini akan menjadi dasar bagi kita untuk melanjutkan pada pembicaraan tingkat II . yaitu pengambilan keputusan dan persetujuan bersama, untuk ditetapkan Ranperda menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar, “ucapnya. Bupati Eka Putra.

     Berharap dengan RTRW ini dapat diwujudkan struktur dan pola ruang Kabupaten Tanah Datar yang terintegrasi berbasis pertanian, pariwisata berlandaskan Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK),

     percepatan peningkatan perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Tanah Datar. Terkait permasalahan tapal batas wilayah yang ditanyakan Dewan .

     Dikatakan Bupati Eka Putra pemerintah daerah berkomitmen kuat untuk menyelesaikannya, seperti batas wilayah Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Solok, pada sub segmen Nagari Simawang dengan Nagari Bukik Kanduang. Batas wilayah Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Kampar pada sub segmen Kecamatan Lintau Buo Utara dengan Kecamatan Kampar Kiri dan batas wilayah lainnnya. ( Media Sarpos.com/0017)


Read More
Selasa, 16 Agustus 2022

Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI, Ketua DPRD Pimpin Rapat Paripurna

Batusangkar. Media Suara Riau Pos.com

     Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar Rony Mulyadi Dt. Bungsu pimpin rapat paripurna Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI .dalam rangka Peringatan Hari (HUT) RI Ke - 77 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022. Selasa (16/8/2022) di ruang sidang DPRD Pagaruyung.

     Sidang turut dihadiri Wakil Ketua dan anggota DPRD serta Bupati Eka Putra dan Wakil Bupati Richi Aprian, Forkopimda, kepala OPD dan undangan lainnya.

     Rony menyampaikan, Peringatan 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat kemerdekaan yang dimiliki.

     Rapat paripurna hari ini merupakan salah satu agenda untuk memperingati HUT RI  mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI dilaksanakan Jakarta,

     Untuk Tanah Datar kita juga melaksanakan pada hari, tanggal dan jam yang sama untuk mendengarkan melalui televisi," katanya.

     Terkait tema HUT RI ke 77 yaitu "Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat", Rony mengungkapkan, tema ini mengingatkan kita untuk meningkatkan dan merangsang pertumbuhan ekonomi agar pulih lebih cepat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

     Mari kita berdayakan seluruh sektor yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan mulai dari usaha kecil menengah, industri kecil rumah tangga, sektor perdagangan serta mendukung dan menyukseskan program-program nasional pemberdayaan masyarakat, sampainya.

     Namun, setiap produk yang dihasilkan masyarakat tentunya harus didukung pemasarannya Ucap Rony Hal pemasaran inilah yang menjadi perhatian dan tugas bersama Pemerintah Daerah dengan DPRD agar bisa terlaksana dengan baik. sehingga perekonomian Tanah Datar bisa bangkit dan menjadi kuat di masa datang Ucapnya.

     Selepas itu seluruh pimpinan DPRD, Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar serta undangan lainnya mengikuti acara Pembukaan Sidang MPR RI dan Sidang DPR RI dan DPD RI Tahun 2022.

     Kemudian, siang harinya Sidang Paripurna dilanjutkan dengan agenda mendengarkan Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian RUU APBN 2023 dan Nota Keuangan.

     Selepas mendengarkan pidato Presiden RI, Ketua DPRD Rony Mulyadi menyampaikan, Rencana Undang-Undang (RUU) APBD Tahun Anggaran 2023 beserta nota keuangan yang disampaikan bisa menjadi tolak ukur arah kebijakan pemerintah setahun ke depan. fokus pada pembangunan pemerintah, baik di sektor pembangunan ekonomi maupun pembangunan seluruh aspek kehidupan yang semuanya menjadi arah kebijakan bagi daerah menyusun dan menetapkan APBD 2023 katanya.

     Sementara itu Bupati Eka Putra secara terpisah menyampaikan, Nota Keuangan RAPBN 2023 tersebut menjadi tolak ukur bagi daerah. Nota keuangan yang disampaikan Presiden RI merupakan tolak ukur dalam menyusun, merancang dan mengsinkronkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD untuk tahun anggaran bersangkutan . Disampaikan Bupati Eka. (Media Sarpos.com/0017)


Read More
Selasa, 16 Agustus 2022

Ketua DPRD Tanah Datar Pimpin Rapat Paripurna. Dengar Pidato Kenegaraan

Batusangkar. Media Suara Riau Pos.com

     Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar Rony Mulyadi Dt. Bungsu pimpin rapat paripurna Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI .dalam rangka Peringatan Hari (HUT) RI Ke - 77 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022. Selasa (16/8/2022) di ruang sidang DPRD Pagaruyung.

     Sidang turut dihadiri Wakil Ketua dan anggota DPRD serta Bupati Eka Putra dan Wakil Bupati Richi Aprian, Forkopimda, kepala OPD dan undangan lainnya.

     Rony menyampaikan, Peringatan 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat kemerdekaan yang dimiliki. Rapat paripurna hari ini merupakan salah satu agenda untuk memperingati HUT RI mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI dilaksanakan Jakarta,

     Untuk Tanah Datar kita juga melaksanakan pada hari, tanggal dan jam yang sama untuk mendengarkan melalui televisi," katanya.

     Terkait tema HUT RI ke 77 yaitu "Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat",

     Rony mengungkapkan, tema ini mengingatkan kita untuk meningkatkan dan merangsang pertumbuhan ekonomi agar pulih lebih cepat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari kita berdayakan seluruh sektor yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan mulai dari usaha kecil menengah, industri kecil rumah tangga, sektor perdagangan serta mendukung dan menyukseskan program-program nasional pemberdayaan masyarakat, sampainya.

     Namun, setiap produk yang dihasilkan masyarakat tentunya harus didukung pemasarannya Ucap Rony Hal pemasaran inilah yang menjadi perhatian dan tugas bersama Pemerintah Daerah dengan DPRD agar bisa terlaksana dengan baik. sehingga perekonomian Tanah Datar bisa bangkit dan menjadi kuat di masa datang Ucapnya.

     Selepas itu seluruh pimpinan DPRD, Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar serta undangan lainnya mengikuti acara Pembukaan Sidang MPR RI dan Sidang DPR RI dan DPD RI Tahun 2022.

     Kemudian, siang harinya Sidang Paripurna dilanjutkan dengan agenda mendengarkan Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian RUU APBN 2023 dan Nota Keuangan.

     Selepas mendengarkan pidato Presiden RI, Ketua DPRD Rony Mulyadi menyampaikan, Rencana Undang-Undang (RUU) APBD Tahun Anggaran 2023 beserta nota keuangan yang disampaikan bisa menjadi tolak ukur arah kebijakan pemerintah setahun ke depan. fokus pada pembangunan pemerintah, baik di sektor pembangunan ekonomi maupun pembangunan seluruh aspek kehidupan yang semuanya menjadi arah kebijakan bagi daerah menyusun dan menetapkan APBD 2023 katanya.

     Sementara itu Bupati Eka Putra secara terpisah menyampaikan, Nota Keuangan RAPBN 2023 tersebut menjadi tolak ukur bagi daerah. Nota keuangan yang disampaikan Presiden RI merupakan tolak ukur dalam menyusun, merancang dan mengsinkronkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD untuk tahun anggaran bersangkutan . Disampaikan Bupati Eka. (Media Sarpos.com/0017)


Read More
Rabu, 29 Juni 2022

Fraksi DPRD Tanah Datar Sampaikan Pandangan Umum atas 3 Ranperda

Batusangkar. Media Suara Riau Pos.com .

      Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar menggelar rapat Paripurna dengan Agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Rabu (29/6) di Ruang Rapat Utama DPRD Pagaruyuang.

     Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Anton Yondra, didampingi Sekretaris DPRD Yuhardi.Dan dihadiri 19 anggota,

      Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Kabag di lingkup pemkab Tanah Datar.

     Dalam penyampaian Pemandangan Umum Fraksi DPRD diawali oleh Fraksi PAN Jasmadi, Fraksi PKS oleh Nurzal, Fraksi Demokrat Syafril, Fraksi Gerindra Afrizal Dt Rajo Lenggang, Fraksi Perjuangan Golkar Asrul Jusan, Fraksi PPP dengan Juru Bicara Agus Topik, Fraksi Nasdem oleh Kahirul Abdi, dan Fraksi Hanura oleh Wadiwati.

     Fraksi-fraksi menyampaikan tanggapan, saran dan pertanyaan terhadap tiga Ranperda yakni, Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Ranperda tentang Cadangan Pangan dan Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar kepada Perusahaan Umum Daerah Tuah Sepakat.

     Dalam penyampaian Pemandangan Umum Fraksi, beberapa tanggapan, pertanyaan dan saran sebagian besar fraksi-fraksi menyambut baik pemerintah daerah untuk menyelesaikan ranperda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

     Fraksi PAN menyambut baik pemerintah daerah untuk membahas tiga ranperda untuk di jadikan Perda berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan saran nantinya perda ini betul betul tersosialisasi kemasyarakat secara menyeluruh. sehingga masyarakat tahu bahwa segala yang diperbuat dan yang dilakukan pemerintah daerah adalah legal dan dilindungi undang undang ucap Jasmadi .

     Lebih lanjut Jasmadi sampaikan, tentang 3 ranperda yang diajukan diantaranya Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah .

      Pemda diharapkan melaksanakan penggunaan keuangan daerah lebih diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi, perbaikan infrastruktur, fasilitas kesehatan dan pendidikan.

     Sehubungan dengan Ranperda tentang Cadangan Pangan, Jasmadi sampaikan sejauh mana Pemerintah Daerah Tanah Datar menyiapkan data sumber pangan yang berpotensi di wilayah ini .

     Pangan tidak bisa dipisahkan dengan pupuk, untuk meningkatkan produksi pangan.  pemerintah daerah juga bisa menjamin ketersediaan pupuk.

     Selanjutnya, Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Kepada Perusahaan Daerah Tuah Sepakat.

     DPRD juga menyampaikan saran dalam penyertaan modal Pemda nantinya ke Perusda harus membidik peluang dan menggali potensi Tanah Datar,

     sehingga investasi yang ditanamkan tidak sia-sia.

     Selanjutnya 7 fraksi lainnya juga menyampaikan saran, pertanyaan dan tanggapan untuk kelancaran penyusunan 3 ranperda di jadikan perda dengan tujuan peningkatan pendapatan daerah.

     Sementara itu, Pimpinan Sidang Anton Yondra Menyampaikan selanjutnya, Ranperda akan dibahas di DPRD dan akan dilaksanakan Rapat Paripurna dua hari lagi . Guna mendengarkan jawaban dari Pemandangan dari masing-masing fraksi atas Ramperda.(Media Sarpos.com/0017)


Read More

IKLAN

ADDRESS
Jl. Sudirman Gang. Imam Bonjol . rt 3 rw 2 Kec : Mandau.
Kab. Bengkalis Riau Bengkalis, Riau, Indonesia

Yansimon
0812 - 6176 - 5827
www.suarariaupos.com
suarariaupos@yahoo.com