Kabupaten Tanah Datar. Media Suara Riau pos.com.

     Pada Ajang TPID Award Tahun 2022. Kabupaten Tanah Datar Menjadi Yang Terbaik Di Wilayah Sumatera.

     Sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah ( TPID ) Untuk Kabupaten dan Kota Berprestasi Tahun 2021.

     Kabupaten Tanah Datar Mendapat Penghargaan yang diserahkan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

     Penghargaan ini langsung di terima Bupati Tanah Datar Eka Putra. Pada rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Pengendalian Inflasi dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, Pada Hari Rabu 14/9/2022 di Sangri La Ballroom, Surabaya Provinsi Jawa Timur.

     TPID Adalah tim yang bertugas memantau dan menyiapkan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan inflasi. khususnya di daerah dengan melibatkan berbagai sektor yang terkait.

     Sementara TPID Tanah Datar melalui Program inovasi bernama " PEDULI BABE " yaitu Peningkatan Produksi dan Hilirisasi Bawang Merah dan Cabe Merah. Ditetapkan menjadi pemenang Sehingga Dapat menerima penghargaan ini Atas Prestasi yang telah Dicapai.

     Bupati Kabupaten Tanah Datar. Eka Putra yang didampingi Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Kabag Perekonomian Masni Yuletri dan Kabag Prokopim Dedi Tri Widono menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerjasama dan kerja keras TPID Tanah Datar bersama instansi terkait.

     Alhamdulillah, kerja keras dan kerjasama TPID Tanah Datar tidak hanya mampu mengendalikan inflasi, namun juga mampu menjadi TPID Kabupaten/Kota Berprestasi 2021, kata Bupati Kabupaten Tanah Datar.

     Perlu digaris Bawahi, prestasi ini bukan milik sekelompok Orang saja, tapi ini Merupakan wujud kerja keras dan dukungan masyarakat Tanah Datar. Mulai dari Pemerintah sampai para petani dalam mengendalikan harga agar jangan terjadi inflasi.

     Prestasi ini milik kita Bersama. semua masyarakat Tanah Datar, yang terpenting kita Harus tetap bekerjasama dalam mengendalikan inflasi di daerah,  jangan Sampai menganggu perekonomian dan sendi kehidupan masyarakat kita di Tanah Datar, Ucap Eka Putra.

     Terrkait prestasi yang telah diraih, ia siap berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi ataupun Kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat . Dalam rangka mengendalikan inflasi di Sumatera Barat.

     Sumatera Barat masih memiliki nilai inflasi yang cukup tinggi, yang dipicu beberapa Kabupaten/kota yang memiliki inflasi cukup tinggi , Untuk itu kami Pemerintah Daerah bersama TPID Tanah Datar, siap bekerjasama dan bersinergi dengan Pemprov serta Kabupaten dan Kota lain dalam mengendalikan inflasi ke depannya, Ucap Bupati Kabupaten Tanah Datar.

     Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy selepas acara. Ia menyampaikan ucapan selamat kepada Kabupaten Tanah Datar atas prestasi menjadi yang terbaik kategori TPID Kabupaten/Kota Berprestasi 2021 pada TPID Award Tahun 2022.

     Selamat kepada KabupatenTanah Datar atas prestasi ini, semoga ke depan mampu memberikan dan menularkan ke Kabupaten dan Kota lain di Sumbar.

     Tidak masuknya Provinsi Sumbar dalam penghargaan ini, karena memang ada beberapa Kabupaten/Kota yang memiliki inflasi yang cukup tinggi. Sehingga mempengaruhi nilai inflasi Provinsi Sumbar. Ucapnya.

     Adapun Tanah Datar menjadi terbaik kategori TPID Kabupaten/kota Berprestasi 2021 wilayah Sumatera. Disusul Kabupaten Blitar dari wilayah Jawa/Bali, Kabupaten Landak dari wilayah Kalimantan, Kabupaten Bone Bolango dari wilayah Sulawesi dan Kabupaten Lombok Barat dari wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Berita ini Sebagian Besar Dikutip Dari Prokopin Setda Tanah Datar (Media Sarpos/0017)

Kabupaten Tanah Datar. (Batusangkar). Media Suara Riau Pos.com.

     Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanah datar Pagi Tadi Hari SelasaTanggal 13 September 2022. Guna Mengambil Keputusan Terhadap Ramperda Tentang Perubahan APBD Tahun 2022.

     Sidang Dipimpin Ketua DPRD Kab. Tanah Datar Rony Mulyadi Dt.Bungsu. Di Gedung DPRD Kab.Tanah Datar.

     Rony Mulyadi Dt. Bungsu didampinggi oleh Wakil Ketua Saidani dan Anton Yondra. yang di hadiri 25 Orang Anggota. ( Sebagai Pihak Ke 2.)

     Sementara Dari Pihak Ke 1 Hadir Wakil Bupati Richi Aprian, Forkopinda, Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD.

     Ketua DPRD Rony Mulyadi Dt.Bungsu Menyampaikan sebelum dituangkan hasil kesepakatan Ranperda Perubahan APBD tahun 2022 dijadikan Peraturan Daerah (Perda).

     Didahului Dengan adanya penyampaian laporan hasil pembicaraan pertama yang dibacakan juru bicara Badan Anggaran Anton Yondra.

     Anton Yondra mengatakan perumusan terhadap hasil pembahasan Ranperda Kabupaten Tanah Datar tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan pada tanggal 11 September 2022 kemarin.

     Pembahasan kemarin dapat disimpulkan dan diambil beberapa kesepakatan bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ) Kabupaten Tanah Datar Ucap Anton Yondra.

     Hasil rumusan tersebut disetujui.

     Pendapatan Daerah sebesar Rp1.187.138.974.088,88, dan Belanja daerah sebesar Rp1.288.136.563.233,88 atau dengan suplus/defisit sebesar Rp100.997.589.145,00.

     kemudian Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp111.596.589.145,00 dan Pengeluaran Pembiayaan Rp10.599.000.000,00.

     Rapat antara Badan Anggaran DPRD bersama TAPD, 8 (Delapan) Fraksi DPRD menerima Ranperda untuk dijadikan Perda tentang Perubahan APBD Tahun 2022 .

     Melalui juru bicara masing-masing fraksi.

     Dari Fraksi PKS dengan juru bicara Nurzal, Fraksi Hanura dengan juru bicara Benny Apero, Fraksi Demokrat dengan juru bicara Syafril, Fraksi Gerindra dengan juru bicara Jonnedi, Fraksi Golkar dengan juru bicara NDedi Irawan, Fraksi PAN dengan juru bicara Benny Remon dan Fraksi Nasdemdengan juru bicara Nova Hendria.

     Sementara itu Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian dalam penyampaian Pendapat Akhir Bupati.

     Mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan terkhusus kepada Banggar DPRD dan TAPD Tanah Datar.

     Tahap Tahap proses pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, kemarin.

     Masing-masing fraksi telah menyampaikan pendapat akhir atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

     Pada hari ini kita tandatangani bersama berita acara persetujuannya.

    Selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

     Terlebih dahulu dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil pembahasan badan anggaran DPRD dengan TAPD kata Wakil Bupati Richi Aprian.

     Ranperda yang disetujui bersama merupakan hasil proses pembahasan yang mengacu kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku.

     Dengan mempedomani KU dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang telah disepakati tanggal 24 Agustus 2022 lalu.

     Pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 kita masih memprioritaskan anggaran untuk program pemulihan ekonomi daerah terkait dengan percepatan penyediaan sarana prasarana layanan publik dan ekonomi, perlindungan sosial dan dukungan vaksinasi serta belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun anggaran 2022.

     Kemudian Wakil Bupati Richi Aprian, Meminta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan ASN untuk meningkatkan profesionalisme berlandaskan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

     "Bekerjalah" secara profesional, hindari perbuatan melawan hukum, ciptakan kerjasama yang baik, suasana kondusif, inovatif. Guna Mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Tanah Datar 2021 - 2026. Ucap Wakil Bupati Richi Aprian. (Media Sarpos/ 0017)

Tanah Datar Media Suara Riau pos.com.

     Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE. MM. menjawab pemandangan umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar.

     Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Pada Rapat Paripurna, Yang digelar di Ruang Rapat DPRD Pagarujuang Hari Rabu Tanggal 7 September 2022.

     Rapat Paripurna dipimpim Wakil Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, didampingi Ketua DPRD Tanah Datar Rony Mulyadi Dt. Bungsu, Wakil Ketua DPRD Tanah Datar Saidani, Sekwan Yuhardi serta dihadiri Forkopimda, Sekretris Daerah, Para Assisten, Kepala OPD dan tamu undangan lainnya.

     Bupati Eka Putra menjawab pertanyaan, pernyataan, dan saran yang disampaikan 8 Fraksi DPRD Tanah Datar pada Rapat Paripurna sebelumnya.

     Diantaranya membahas kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disampaikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai HANURA agar pemerintah daerah menyiapkan terobosan dan antisipasinya.

     Bupati Eka Putra menjawab. Bahwa kebijakan kenaikan harga BMM merupakan kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan.

     Akan tetapi pemerintah daerah segera melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui seberapa besar dampak ekonomi yang timbul karena naiknya harga BBM Tersebut. Sambil menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat.

     Pemerintah daerah akan melakukan monitoring dan evaluasi terkait dampak kenaikan BBM di masyarakat, Ucap Bupati Eka Putra.

     Sementara itu, Fraksi Golkar secara umum menyampaikan upaya pemerintah daerah guna meningkatkan kesadaran wajib pajak dan penegakan law enforcement kepada wajib pajak.

     Pemerintah daerah telah melakukan upaya dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak berupa sosialisasi kepada wajib pajak, sedangkan upaya penegakan hukum dilakukan antara lain dalam bentuk penertiban wajib pajak yang tidak membayar pajak dan yang tidak mentaatinya Jawab Bupati Eka Putra.

      Pertanyaan Fraksi Partai Demokrat tentang persoalan batas wilayah Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Agam di kawasan lereng merapi yang berbatas antara Nagari Aie Angek dengan Batu Palano.

     Bupati Eka Putra menjelaskan batas wilayah Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Agam, telah ditetapkan dengan Permendagri nomor 110 tahun 2019 tentang batas daerah dari kedua kabupaten tersebut.

     Proses penegasan batas antara Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Agam telah dimulai pelaksanaannya sejak tahun 2003 sampai dengan 2019.

     Antara pemerintah daerah di masing-masing kabupaten dengan melibatkan unsur-unsur terkait di tingkat kecamatan dan nagari , ujar Bupati .

     Terlepas dari hal itu Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi Pemerintah Daerah yang telah konsisten dan berusaha untuk mengoptimalkan perolehan pendapatan asli daerah.

     Fraksi Partai Gerindra pertanyakan, sejauh mana keberhasilan kegiatan Program Makan Rendang dan kendala yang ditemukan dalam pelaksanaannya dilapangan.

     Senada Dengan, Fraksi Partai Nasdem menyarankan agar masa pinjaman Program Makan Rendang agar dievaluasi kembali. Dimana masyarakat berharap masa pinjamannya lebih dari satu tahun.

     Bupati Eka Putra menjawab. saat ini, Program Makan Rendang yang dianggarkan di APBD tahun anggaran 2022 telah mulai direalisasikan kepada masyarakat, ada pun permasalahanya sebagian calon nasabah yang mengajukan pinjaman terkendala dengan status Bi Checking.

     Pemerintah daerah akan melakukan evaluasi terhadap Progam Makan Rendang, baik dari segi tata cara dan prosedur maupun dari regulasi.

     salah satunya terkait masa pinjaman agar dapat lebih dari satu tahun. ucap Bupati Eka Putra Dihakir Jawabannya. (Media Sarpos/0017)

Batusangkar, Media Suara Riau Pos.com

     - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar mengelar rapat paripurna Pengambilan keputusan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyertaan Modal Daerah.

      Kepada Perusahaan Umum Daerah (Perusda) Tuah Sepakat, Selasa Tanggal 6 September 2022 di Pagarujuang.

     Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Anton Yondra didampingi wakil ketua Saidani, Sekwan Yuhardi dan dihadiri 23 anggota Dewan, Wakil Bupati Richi Aprian, Forkopimda, Sekda, Asisten, Staf Ahli Bupati, dan Pimpinan OPD.

     Ranperda Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar kepada Perusda Tuah Sepakat .

     Bertujuan meningkatkan usahanya . Guna memberikan kontribusi strategis dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

     Serta mampu menyediakan barang dan jasa bermutu bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi yang dimiliki.

     Juru bicara Pansus II DPRD Tanah Datar M. Haekal Menyampaikan hasil pembicaraan tingkat pertama, yang diawali dengan rapat internal dan rapat kerja pansus II dengan Tim ranperda Pemda Tanah Datar.

      Dan telah melakukan konsultasi ke direktorat BLUD, BUMN dan BMD Kemendagri RI di Jakarta.

     Menetapkan untuk modal dasar sebesar Rp25 Milyar. Kesepakatan Pansus II DPRD Tanah Datar dengan Tim Ranperda Pemda Tanah Datar.

     Dilanjutkan dengan pembicaraan tingkat kedua, untuk dijadikan penyampaian pendapat akhir DPRD. Dengan modal dasar sebesar Rp25 Milyar, Ucap Haekal.

     Sementara itu, Wakil Bupati Richi Aprian membacakan Pemandangan Akhir Bupati, Ia menyampaikan Ucapan terima kasih atas disepakati Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar kepada Perusahaan Umum Daerah Tuah Sepakat dijadikan Peraturan Daerah.

     Wakil Bupati Menyampaikan, telah adanya persetujuan DPRD. Menjadi dasar bagi kita.

     Telah ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah. Tentu pemenuhan modal dasar pemerintah kabupaten Tanah Datar terhadap Perusahaan Umum Daerah Tuah Sepakat dapat dilaksanakan.

     Lebih lanjut Wabup katakan, pemenuhan modal dasar dimaksud , dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

     Dimana besaran penyertaan modal , nantinya akan ditetapkan dalam peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah.

     Penyertaan modal ini, diharapkan dapat meningkatkan struktur modal dan memperkuat kapasitas usaha perusahaan umum daerah tuah sepakat. Yang telah disetujui dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Tuah Sepakat, Ucap Wakil Bupati.

     Wakil Bupati Richi Aprian berharap , Bersama pemerintah dan DPRD serta semua pihak untuk mengawasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

     Penetapan Ranperda Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar kepada Perusda Tuah Sepakat Ini.

     Ditandai dengan penandatanganan kesepakatan oleh Wakil Ketua DPRD Anton Yondra dan Wakil Bupati Richi Aprian. (Media Sarpos.com/0017)

Batusangkar, Media Suara Riau Pos.com.

     Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar menggelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi Terhadap Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022.

     Dilaksanakan, Senin (5/9/2022) Yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Saidani didampingi Ketua DPRD Rony Mulyadi Dt.Bungsu, Wakil Ketua Anton Yondra dan anggota DPRD.

     Turut dihadiri Wakil Bupati Richi Aprian, Forkopimda, para Asisten, kepala OPD dan undangan lainnya.

      Dalam penyampaian pandangan oleh 7 Fraksi DPRD secara langsung dan 1 fraksi menyampaikan secara tertulis,

     Beberapa fraksi memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Program Unggulan (Progul) Tanah Datar,

     Namun ; meminta progres pelaksanaan serta kendala yang dihadapi.

     Kami menyampaikan apresiasi atas Program Makan Rendang di Tanah Datar yang sangat membantu permodalan,  sejauh mana perkembangan program ini dan apa saja kendala yang ditemui, kata Juru Bicara (Jubir) Fraksi Gerindra Surva Hutri.

     Sementara itu Fraksi PAN melalui Jubirnya Alimuhar St. Tunaro mengatakan Program Satu Nagari Satu Event perlu dilanjutkan karena mampu memberikan Multiplier Effect.

     Program Satu Nagari Satu Event ini perlu memiliki agenda tetap dan jelas setiap tahun, sehingga wisawatan ataupun pengunjung memiliki langkah dan waktu pasti.nagari yang bakal dikunjungi," katanya.

     Sementara terkait Ranperda Perubahan APBD Tanah Datar Tahun Anggaran 2022, beberapa isu strategis menjadi pertanyaan dari berbagai fraksi, seperti pelaksanaan retribusi pajak, masih tingginya ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Alokasi Dana Transfer dari Pemerintah Pusat,

     Kelanjutan pembangunan Lapangan Cindua Mato, Pengelolaan Baznas, pemerataan Tenaga Guru, sampai dengan langkah atas dampak kenaikan BBM.

     Melihat laporan keuangan daerah tahun 2021 terdapat Silpa Rp111.596.589.145, sementara defisit Rp51.301.659.075, sehingga terjadi Surplus.

     Dalam hal ini Fraksi Gerindra minta penjelasan rencana pemanfaatan dana surplus dan sejauh mana dapat mengakomodir rencana kegiatan hasil Musrenbang," ujar Surva Hutri.

     Sementara itu Jubir Fraksi Perjuangan Golkar Herman Sugiarto salah satu hal disampaikannya adalah terkait kesadaran pembayaran pajak dan langkah konkrit yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak.

     Mohon penjelasan pajak daerah yang berubah karena masih rendahnya kesadaran wajib pajak serta jelaskan upaya penegakan Law Enforcement kepada wajib pajak di Tanah Datar," sampainya.

     Sementara terkait peningkatan target Pendapatan Daerah sebanyak 1,86% sebesar Rp21.575.400.718 dari target awal sebesar Rp1.160.828.255.808, beberapa fraksi DPRD juga menyampaikan apresiasi.

     Kami Fraksi Demokrat mengapresiasi hal itu, ini sebagai bukti Pemerintah Daerah secara konsisten berusaha untuk mengoptimalkan perolehan pendapatan asli daerah," sampai Jubir Fraksi Demokrat Syafril.

     Setelah penyampaian pandangan 7 Fraksi DPRD, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan Pandangan Fraksi , Oleh pimpinan sidang kepada Wakil bupatiTanah Datar untuk ditindaklanjuti  (Media Sarpos.com)

Kabupaten Tanah Datar. Media Suara Riau Pos.com.

     Nota keuangan dan rancangan Perubahan APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan perubahan rencana kerja pemerintah daerah yang telah disinergikan dengan kebijakan pemerintah pusat, maupun pemerintah provinsi.

     Disampaikan Oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra dalam sidang paripurna DPRD, Jumat (2/9) di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kabupaten Tanah Datar.

     Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, merupakan kerangka kebijakan yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah kepada masyarakat.

     Tertuang dalam perubahan pendapatan, perubahan belanja, dan perubahan pembiayaan.

     Sidang Paripurna dipimpin Ketua DPRD Rony Mulyadi Dt Bungsu, didampingi wakil ketua Anton Yondra dan Saidani dihadiri 22 anggota DPRD.

      Diikuti Fokopimda, Sekda Iqbal Ramadi Payana, Asisten Administrasi Umum Helfy Rahmi Harun dan pimpinan OPD di lingkup Pemkab Tanah Datar.

     Bupati Eka Putra menyampaikan, bahwa rancangan perubahan ini disesuaikan dengan penyusunan Ranperda Perubahan APBD tahun Anggaran 2022.

     Berpedoman pada pokok-pokok kebijakan yang mendasar, seperti perubahan kebijakan pendapatan daerah, pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, pendapatan daerah yang sah serta perubahan kebijakan belanja daerah. dan Lain - lain .

     Bupati Eka Putra menjelaskan, pendapatan daerah pada Ranperda Perubahan APBD diperkirakan sebesar Rp1.182.403.656.526,00 terjadi penambahan sebesar Rp 21.575.400.718,00 atau 1,86% dibandingkan APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.160.828.255.808,00.

     Bupari Eka Putra, Mengatakan pendapatan daerah sendiri merupakan komponen dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerah, terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pendapatan daerah lainnya.

     Sebagai rincian: Pendapatan Asli Daerah dianggarkan sebesar Rp124.394.142.650,00 secara umum terjadi penambahan sebesar Rp7.465.918.432,00 atau (6,39%) dibandingkan APBD 2022., jelasnya.

     Sedangkan, anggaran belanja daerah pada Ranperda tentang perubahan APBD tahun 2022 ini sebesar Rp.1.283.901.245.671,27 terjadi kenaikan sebesar Rp.71.771.330.788,27 atau 6% dibandingkan dengan APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.212.129.914.883,00.

     Ia juga (Bupati) Menyampaikan, dalam rangka pengelolaan belanja daerah yang efektif, efisien dan mengakomodir , penyesuaian perkembangan asumsi kebijakan Umum Anggaran (KUA), maka kebijakan belanja daerah pada tahun 2022

     Masih mengutamakan belanja untuk pemulihan ekonomi daerah terdampak pandemi covid-19,. Program prioritas dan program unggulan daerah. dan belanja diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib.

      Terkait Dengan pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. serta mengalokasikan anggaran belanja daerah untuk urusan pemerintah daerah .

     Diantaranya belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan. fasilitas pelayanan publik dan ekonomi . Dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan penyediaan pelayanan publik.

     Diakhir penjelasannya, Bupati berharap agar Ranperda perubahan APBD ini dapat berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

     Sementara itu Ketua DPRD Rony Mulyadi Menyampaikan, setelah mendengarkan nota penjelasan Bupati, pembahasan akan dilanjutkan pembicaraan sesi II.

     Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap rancangan Perubahan APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2022 pada Senin mendatang. ( Media Sarpos/ 0017)

Batusangkar. Media Suara Riau Pos.com.

     Jummat tanggal 1 Juli 2022. DPRD Tanah Datar menggelar sidang paripuna Jawaban Bupati terhadap Tanggapan DPRD Tanah Datar tentang tiga Ranperda yang yang diajukan oleh Pemerintah Daerah, di ruang sidang utama DPRD setempat.

     Sidang ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Anton Yondra didampingi oleh Sekwan Yuhardi dihadiri oleh 20 orang anggota DPRD ,Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian, Forkopimda, Sekda, Asisten, Staf Ahli Bupati, Pimpinan OPD.Camat dan Wali Nagari.

      Pemerintah daerah yang diwakili oleh Wakil Bupati Richi Arpian menyampaikan jawaban bupati atas pertanyaan atau tanggapan delapan fraksi DPRD Terkait Tiga Ranperda yang diajukan, yaitu:

     Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Ranperda tentang Cadangan Pangan dan Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar kepada Perusahaan Umum Daerah Tuah Sepakat.

     Wakil Bupati Richi Arpian menjawab puluhan pertanyaan, tanggapan dan pandangan umum dari delapan fraksi DPRD yakni : Fraksi PAN, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi Fraksi Perjuangan Golkar, Fraksi PPP, Fraksi Nasdem, dan Fraksi Hanura yang disampaikan melalui juru bicara masing-masing pada  Hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 dalam sidang sebelumnya .

     Richi Arpian menyampaikan jawaban pertanyaan pertama tentang pengajuan Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah,

     Tujuan Ranperda ini dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

     Sedangkan untuk Ranperda tentang cadangan pangan dijelaskan, karena penyelenggaraan cadangan pangan di Tanah Datar tidak terlaksana secara optimal,

     Belum adanya Peraturan Daerah yang menjadi dasar untuk pengadaan, pengelolaan dan penyaluran.

     Untuk Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar kepada Perusda Tuah Sepakat bertujuan,

     Meningkatkan usaha. Guna memberikan kontribusi strategis dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) .

     serta mampu menyediakan barang dan jasa bermutu bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah.,ujar Wabup Richi Arpian.

     Diakhir jawaban Richi Arpian. Ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh fraksi-faraksi yang telah memberikan saran dan masukan dalam pembahasan tiga perda ini guna penyempurnaannya.

     Dan selanjutnya ketiga Ranperda akan dibahas dengan agenda pembicaraan tingkat II.tambah Wabup Richi Arpian (Media Sarpos.com/0017)

Batusangkar.Media Suara Riau Pos.com.

     - Bupati Tanah Datar Eka Putra, S.E, M.M, menjelaskan tentang tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pada Sidang Paripurna DPRD Tanah Datar yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Tanah Datar Saidani, S.P, diruang rapat DPRD Pagaruyuang, Senin (27/6/2022)

      Tiga Ranperda itu , Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Ranperda tentang Cadangan Pangan dan Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar kepada Perusahaan Umum Daerah Tuah Sepakat.

     Terkait Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati Eka mengatakan rangkaian kegiatan pengelolaan keuangan daerah harus memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat bagi masyarakat, sesuai keadaan dan kebutuhan daerah serta sesuai dengan perundang-undangan Berlaku.

     Peraturan daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu segera dibahas dan ditetapkan, untuk memenuhi amanat peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020.

     Tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel Ucap Bupati Eka Putra.

      Sedangkan untuk Ranperda tentang cadangan pangan, Bupati Eka Putra mengatakan.

     Penyelengaraan cadangan pangan di Tanah Datar tidak terlaksana secara optimal, belum adanya peraturan daerah yang menjadi dasar untuk pengadaan, pengelolaan dan penyaluran.

     Saat ini kita (Pemerintah Daerah) hanya dapat melakukan pengadaan, untuk penyaluran belum dapat terlaksana karena belum ada peraturan tentang cadangan pangan.

     Oleh sebab itu Ranperda ini penting . untuk dijadikan Perda.  Sehingga cadangan pangan di Tanah Datar terkelola dengan baik ucap Bupati Eka.

     Bupati Eka Putra juga menjelaskan Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar kepada Perusahaan Umum Daerah (Perusda) Tuah Sepakat.

     Bertujuan untuk meningkatkan usaha . Guna memberikan kontribusi yang strategis dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mampu menyediakan barang dan jasa yang bermutu. untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah.

     Raperda ini, diharapkan. Perusda Tuah Sepakat dapat memberikan kontribusi yang strategis dalam peningkatan PAD,” ujar Bupati Eka

     yang Mana saat itu Hadir Forkopimda, Sekretaris Daerah Iqbal Ramadi Payana, Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD, dan undangan lainnya. (Media Sarpos.com/0017)

Batusangkar. Suara Riau Pos.com

     - Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama DPRD sepakat menetapkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan (KUA-PPAS) APBD tahun 2022, pada sidang paripurna DPRD .  Pada Hari Rabu (24/8) di ruang sidang utama DPRD.

     Sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Anton Yondra yang didampingi oleh Ketua DPRD Rony Mulyadi Dt. Bungsu, Wakil Ketua DPRD Saidani .

     Hadir Bupati Tanah Datar Eka Putra, dan 23 anggota DPRD, para Asisten, Pimpinan OPD, serta tim anggaran Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Dalam nota kesepakatan ini yang ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD Tanah Datar .

     Tercatat Belanja Daerah tahun 2022 sebelum perubahan sebesar Rp1,212 triliun lebih. dan disepakati sebesar Rp1,283 triliun lebih. Sementara Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1,160 miliar lebih dan disepakati sebesar Rp1,182 miliar lebih.

     Usai penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS APBD Tahun 2022 Bupati Eka Putra dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar.

     Yang telah bersama-sama dalam rangkaian proses penyusunan rancangan KUA dan PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dari awal sampai selesai.

     Ini merupakan akhir dari perjalanan pembahasan rancangan KUA dan PPAS, melalui serangkaian pembahasan yang telah dilakukan badan anggaran DPRD dengan tim anggaran Pemerintah Kabupaten Tanah Datar," ujar Eka Putra.

     Bupati Eka Putra juga katakan, kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif ini merupakan wujud saling memberikan dukungan dan kontribusi sesuai dengan kewenangannya, pelaksanaan, pengendalian, hingga kepada tahapan evaluasi.

     Dengan telah ditandatanganinya nota kesepakatan ini, eksekutif dan legislatif pada hakekatnya mempunyai tanggung jawab yang sama melalui fungsi dan kewenangannya masing-masing untuk pembangunan Kabupaten Tanah Datar .

     Dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2022 mendatang. Saya berharap APBD Kabupaten Tanah Datar tahun anggaran 2022 ini dapat berjalan optimal,

     sehingga kepentingan masyarakat dapat terlayani secara maksimal. Semoga dengan nota kesepakatan ini, rancangan KUA Prioritas dan Plafon APBD Perubahan Kabupaten Tanah Datar tahun 2022 akan membawa kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Datar Ucap Bupati.

     Sebelumnya Pimpinan Sidang Anton Yondra menyampaikan, sebelum menetapkan kesepakatan KUA-PPAS APBD Perubahan tahun 2022 ini, 

     Telah melalui pembahasan antara DPRD dan Tim Anggaran Pemkab Tanah Datar yang di awali pembahasan di tingkat Komisi pada tanggal 18-19 Agustus 2022.

     Dilanjutkan pembahasan antara badan anggaran DPRD dengan TAPD pemkab Tanah Datar pada tanggal 20 -23 Agustus 2022. Dan pada hari ini tanggal 24 Agustus 2022, dilakukan penetapan kesepakatan antara DPRD dengan Pemkab Tanah Datar yang di awali dengan rapat paripurna internal DPRD. ( Media Sarpos/0017)

Batusangkar. Media Suara Riau Pos.com.

     Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar gelar Rapat Paripurna guna putuskan Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022-2042, Pada Hari Jum’at (24/06) di ruangan rapat DPRD setempat.

     Sidang Dipimpin Wakil Ketua Anton Yondra yang didampingi Wakil Ketua Saidani dan disaksikan langsung Bupati Tanah Datar Eka Putra, dihadapan 23 orang anggota DPRD yang hadir .

     Juru bicara Pansus III Mhd. Haikal menyampaikan jika seluruh fraksi yang ada di DPRD tersebut sepakat dan menyetujui RTRW Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022-2042 itu. Dari hasil pembahasan yang disepakati,

     Haikal menyebutkan kebijakan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Tanah Datar pada Rencana Struktur Ruang Wilayah , seperti sistem pusat permukiman, sistem jaringan prasarana. Rencana Pola Ruang Wilayah, kawasan lindung, kawasan budi daya. Kawasan strategis kabupaten meliputi:

     kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sudut kepentingan sosial budaya, sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

     Arahan pemanfaatan ruang wilayah meliputi ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan dan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang. Untuk ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dikatakan Haikal .

     seperti ketentuan umum zonasi, penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang dan ketentuan insentif dan disinsentif serta arahan sanksi. Pada kewajiban dan peran masyarakat dikatakan ada hak masyarakat, kewajiban masyarakat, dan peran masyarakat.

     Selanjutnya dalam pembahasan itu juga tertuang kelembagaan, penyelesaian sengketa, ķetentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan lainnya.

     Namun pada bab XIII ada penambahan pasal yang semula 3 pasal menjadi 4 pasal terkait batas wilayah daerah.

     Sementara itu Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE, MM dalam sambutannya. Menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada Anggota DPRD yang telah menyetujui RTRW yang telah disusun pemerintah daerah demi kemajuan Tanah Datar kedepan.

     Alhamdulillah DPRD telah memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022-2042. untuk dilanjutkan menjadi Peraturan Daerah, ini akan menjadi dasar bagi kita untuk melanjutkan pada pembicaraan tingkat II . yaitu pengambilan keputusan dan persetujuan bersama, untuk ditetapkan Ranperda menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar, “ucapnya. Bupati Eka Putra.

     Berharap dengan RTRW ini dapat diwujudkan struktur dan pola ruang Kabupaten Tanah Datar yang terintegrasi berbasis pertanian, pariwisata berlandaskan Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK),

     percepatan peningkatan perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Tanah Datar. Terkait permasalahan tapal batas wilayah yang ditanyakan Dewan .

     Dikatakan Bupati Eka Putra pemerintah daerah berkomitmen kuat untuk menyelesaikannya, seperti batas wilayah Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Solok, pada sub segmen Nagari Simawang dengan Nagari Bukik Kanduang. Batas wilayah Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Kampar pada sub segmen Kecamatan Lintau Buo Utara dengan Kecamatan Kampar Kiri dan batas wilayah lainnnya. ( Media Sarpos.com/0017)