ENTERTAINMENT     INTERNATIONAL     OLAHRAGA     HUKUM DAN KRIMINAL     POLITIK     PARIWISATA     Iklan     Rokan Hilir     Kepulauan Bangka Belitung     Teknologi     Pendidikan     Bogor / Depok     Bengkalis     Sumatra Barat     Siak     Pekanbaru     Bukittinggi     Agam     Jakarta     Tangerang/Tangerang Selatan     Kepulauan Meranti     Padang Panjang     Dumai     Jambi     Pelawan     Labuhan Batu     Sumatra Selatan     Kampar     Pasaman Barat     Indragiri Hilir     Indragiri Hulu     Kuantan Singingi     Rokan Hulu     Dhamasraya     Kepulauan Mentawai     Lima Puluh Koto     Padang Pariaman     Pasaman Timur     Pesisir Selatan     Sijunjung     Solok     Solok Selatan     Tanah Datar     Padang     Pariaman     Payakumbuh     Sawah Lunto  
KORAN ONLINE
PT. SUARA RIAU POS
JL. Imam Bonjol. RT 3 RW 2 Kec. Mandau. Kab. Bengkalis Riau
Telp: 0812 - 6176 - 5827 Email: suarariaupos@yahoo.com
Friday, 17 Aug 2018, 18:14
KORAN ONLINE
PT. SUARA RIAU POS
JL. Imam Bonjol. RT 3 RW 2 Kec. Mandau. Kab. Bengkalis Riau
Telp: 0812 - 6176 - 5827 Email: suarariaupos@yahoo.com
Friday, 17 Aug 2018, 18:14
POLITIK

Aburizal Bakrie Anggap Kekhawatiran soal Dana Aspirasi Sangat Berlebihan

Minggu, 16 Agustus 2015

Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie, mendukung dana aspirasi yang diajukan oleh DPR RI. Menurut Aburizal, sangat berlebihan jika permintaan dana itu disebut rentan diselewengkan.

Aburizal menjelaskan, dana aspirasi berasal dari APBN dan tidak dikelola langsung oleh anggota DPR. Dalam pengelolaannya, pemerintah daerah berwenang penuh mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

“Menurut saya, kekhawatiran itu berlebihan,” kata Aburizal seusai buka puasa bersama di kediaman dinas Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman, Jakarta Selatan, Rabu (24/6/2015).

Mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu menuturkan, dana aspirasi akan membuat masyarakat, khususnya di daerah terpencil, dapat tersentuh oleh APBN. Ia menilai saat ini masih banyak daerah terpencil yang terbengkalai akibat kurangnya koordinasi dan anggaran yang tersedia.

“Jadi kalau ada jalan rusak, mushala rusak, itu anggota DPR bisa perjuangkan di dapilnya. Kalau tidak, akan banyak daerah terpencil yang tidak tersentuh APBN,” ujar dia.

Dalam rapat paripurna yang dihadiri 315 dari 560 anggota DPR, Selasa (23/6/2015), ada tiga fraksi yang menolak pengesahan peraturan DPR tentang tata cara pengusulan program pembangunan di dapil. Tiga fraksi itu adalah Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi PDI-P. Dengan disahkannya rancangan peraturan tentang usulan program pembangunan daerah pemilihan, anggota DPR diharapkan segera menyusun proposal program pembangunan.

Rapat paripurna untuk membahas usulan program dari setiap anggota dijadwalkan berlangsung pada 1 Juli 2015. Usulan akan disampaikan ke presiden oleh pimpinan DPR. Presiden dengan kementerian terkait akan membahas usulan tersebut. Apabila ada usulan yang tumpang tindih dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2016 atau rencana kerja pemerintah 2016, maka usul itu dapat dicoret.

Terkait

ADDRESS
Jl. Sudirman Gang. Imam Bonjol . rt 3 rw 2 Kec : Mandau.
Kab. Bengkalis Riau Bengkalis, Riau, Indonesia

Yansimon
0812 - 6176 - 5827
www.suarariaupos.com
suarariaupos@yahoo.com